Peraturan Perundang-undangan
Berikut adalah kumpulan regulasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bea Cukai Karimun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pencarian & Filter Regulasi
Undang-Undang Dasar
Peraturan Perundang-undangan Tingkat Tertinggi
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Mengatur ketentuan umum di bidang kepabeanan meliputi pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum kepabeanan di wilayah pabean Indonesia.
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
Mengatur ketentuan mengenai cukai, barang kena cukai, dan pengusaha kena cukai serta pengawasan peredarannya.
Peraturan Pemerintah
Regulasi Pelaksanaan Undang-Undang
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kepabeanan
Mengatur penyelenggaraan administrasi kepabeanan, prosedur kepabeanan, dan ketentuan teknis pelaksanaan di bidang kepabeanan.
Peraturan Pemerintah tentang Merek dalam Bentuk Hologram untuk Barang Kena Cukai
Mengatur ketentuan mengenai penggunaan merek dalam bentuk hologram sebagai tanda pelunasan cukai.
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Cukai
Mengatur penyelenggaraan bidang cukai termasuk pengawasan, pengendalian, dan pemungutan cukai.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Aturan Teknis Pelaksanaan Kepabeanan & Cukai
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Ekspor dan Impor
Mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor barang melalui tempat penimbunan berikat.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Penetapan tarif cukai untuk berbagai jenis hasil tembakau yang berlaku mulai tahun 2025.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Mengatur pemberian kemudahan dan fasilitas bagi importir yang melakukan impor untuk tujuan ekspor.
Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat
Mengatur ketentuan pengelolaan dan pengoperasian kawasan berikat serta fasilitas yang diberikan.
Keputusan Direktur Jenderal
Petunjuk Teknis dan Pedoman Operasional
Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang
Pedoman teknis pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor di tempat penimbunan pabean.
Keputusan Direktur Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kepabeanan
Standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepabeanan kepada masyarakat.
Pemutakhiran Regulasi Terbaru
-
BARUPMK tentang Penyesuaian Tarif Bea Masuk 2025Berlaku mulai 1 Januari 2025
-
BARUPerubahan Klasifikasi Barang HS Code TerbaruEfektif 15 Januari 2025
-
SOP Pelayanan Digital TerintegrasiDiperbarui 3 Januari 2025
-
Panduan Fasilitas Kemudahan Ekspor UKMDiperbarui 20 Desember 2024
Akses Cepat Regulasi
Portal JDIH
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemenkeu
Database Peraturan
Kumpulan lengkap peraturan kepabeanan dan cukai
Buletin Hukum
Publikasi berkala update peraturan terbaru
FAQ Regulasi
Pertanyaan umum seputar peraturan kepabeanan
Konsultasi Hukum
Layanan konsultasi interpretasi peraturan
Notifikasi Update
Dapatkan pemberitahuan peraturan terbaru